 |
| Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Dede Sulaiman. (Ist) |
MERANGIN – Aroma dugaan penyimpangan anggaran kembali menyelimuti lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Sejumlah proyek tahun anggaran 2024 disebut-sebut bermasalah dan bahkan telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (Postu) di beberapa titik dengan nilai sekitar Rp270 juta menjadi catatan serius. Selain itu, pengadaan alat kesehatan senilai Rp75 juta juga diduga tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Salah satu contoh alat yang diadakan disebut tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi.
Tak hanya itu, terdapat pembangunan di wilayah Kecamatan Lembah Masurai yang hingga kini belum rampung, padahal disebut telah melewati batas waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut memicu tanda tanya besar terkait pengawasan dan tanggung jawab pelaksana kegiatan.
Sorotan juga mengarah pada proyek rehabilitasi di salah satu desa yang disebut Rancan. Proyek yang seharusnya dilakukan dengan konstruksi tegakan baru justru diduga menggunakan besi berukuran kecil yang dinilai tidak sesuai standar. Sementara di Desa Muaro Lenganyo, warga dikabarkan menolak bangunan hasil pekerjaan karena dianggap tidak layak.
Lebih jauh, dugaan ketidakwajaran juga mencuat pada kegiatan perjalanan dinas. Dalam sejumlah agenda, tercatat lima orang berangkat, namun di lapangan disebut hanya tiga orang yang benar-benar melakukan perjalanan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Dede Sulaiman, untuk meminta klarifikasi atas berbagai dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban alias bungkam.
Sikap diam tersebut justru mempertebal kecurigaan publik. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran kesehatan menjadi taruhan, terlebih anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas diharapkan segera turun tangan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran dalam pengelolaan anggaran di tubuh Dinkes Merangin.
Berita ini akan terus dikembangkan.
(Red.)