 |
| Ilustrasi dugaan persoalan tata kelola Dana Desa dan polemik etika jabatan kepala desa. |
MERANGIN – Polemik pernyataan Kepala Desa Koto Teguh terhadap Gubernur Jambi yang sebelumnya menjadi sorotan publik kini berkembang ke ranah yang lebih serius. Jika pada pemberitaan sebelumnya perhatian tertuju pada aspek etika jabatan dan netralitas pejabat publik, dokumen yang diterima redaksi menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 hingga 2025.
Redaksi menganalisis laporan investigatif yang memuat rincian pengelolaan anggaran desa selama empat tahun terakhir. Total dana yang dikelola dalam periode tersebut tercatat lebih dari Rp3,1 miliar.
Dari telaah dokumen realisasi anggaran, ditemukan sejumlah anomali yang memunculkan tanda tanya serius.
Salah satu temuan paling mencolok terdapat pada kegiatan jalan usaha tani. Pada 2024, pembangunan rabat beton sepanjang 136 meter menelan anggaran hampir Rp189 juta. Namun pada 2025, tercatat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 4.600 meter hanya menghabiskan sekitar Rp21 juta.
Secara matematis, perbandingan biaya per meter menunjukkan selisih ekstrem yang sulit dijelaskan tanpa uraian teknis detail. Ketidakkonsistenan harga satuan pada kegiatan sejenis menjadi indikator awal yang lazim diuji dalam audit investigatif.
Selain itu, pada 2024 juga tercatat pemeliharaan jalan usaha tani sepanjang 4.000 meter dengan nilai Rp200 juta. Jika dibandingkan dengan kegiatan 2025, perbedaan nilai per meter terpaut sangat jauh.
Pos Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menunjukkan perubahan signifikan. Pada 2022, tercatat 84 kepala keluarga menerima BLT. Namun sejak 2023 hingga 2025, jumlah penerima turun menjadi 23 kepala keluarga.
Menariknya, nominal bantuan per kepala keluarga pada 2023 dan 2024 relatif sama, tetapi pada 2025 nilainya tercatat menurun separuhnya.
Perubahan jumlah penerima dan nominal bantuan sejatinya dapat terjadi karena regulasi atau kebijakan pusat. Namun tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar perubahan tersebut, ruang spekulasi publik menjadi sulit dihindari.
Dalam konteks tata kelola keuangan desa, daftar penerima bantuan sosial wajib berbasis data valid dan dapat diuji secara administratif.
Belanja Administratif dan Pemeliharaan
Dokumen yang dianalisis juga mencatat fluktuasi biaya penyusunan dokumen keuangan desa dari tahun ke tahun, serta anggaran pemeliharaan fasilitas umum yang nilainya relatif besar.
Pada salah satu tahun anggaran, pemeliharaan satu unit MCK umum tercatat mencapai Rp100 juta. Angka tersebut, tanpa rincian spesifikasi teknis, menjadi salah satu poin yang dinilai perlu diuji melalui audit fisik dan pemeriksaan dokumen pendukung.
Demikian pula dengan kegiatan pembangunan irigasi yang bernilai Rp100 juta pada 2025, yang dalam dokumen tidak dijelaskan detail ukuran maupun spesifikasi teknisnya.
Perkembangan ini menjadi signifikan karena muncul setelah polemik pernyataan kepala desa terkait gubernur serta sikap tertutup terhadap konfirmasi media.
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, transparansi menjadi elemen utama ketika muncul pertanyaan publik atas penggunaan anggaran. Ketika persoalan etika jabatan beririsan dengan dugaan ketidakwajaran anggaran, maka isu tersebut bergerak dari sekadar polemik komunikasi menjadi potensi persoalan tata kelola keuangan.
Namun demikian, seluruh temuan dalam dokumen tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan pembuktian melalui mekanisme audit resmi oleh aparat berwenang.
Secara hukum, setiap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa dapat diuji melalui audit investigatif oleh inspektorat maupun aparat penegak hukum. Jika ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, konsekuensi pidana dapat berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Persoalan ini kini tidak lagi sekadar tentang etika ucapan, melainkan menyentuh inti pengelolaan dana publik yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Redaksi akan terus menelusuri perkembangan berikutnya.
(Red.)